LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 188.45/       /KPTS/414.202/2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 – 2026

 

 

2. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 -2026

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1     Latar belakang

RencanaStrategisSatuanKerjaPerangkat Daerah (Renstra- OPD) pada Kantor KecamatanMerakurakmerupakanDokumenPerencanaan Pembangunan periode 5 (lima) tahunyaituTahun 2021-2026 yang penjabarannyamerupakanImplementasiRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) dan dilaksanakandalamKegiatansetiapTahunAnggaranmelalui :

1.     Penyiapanrencanaawal RKPD (Proposal Pembangunan)

2.     UsulanKegiatanPembangunan setiapTahunAnggaranmelaluiMusyawarah Pembangunan Daerah.

RencanaStrategisKecamataninidisusunkarenapenyesuaianPermendagrinomor 54 Tahun 2010  kePermendagrinomor 86 Tahun 2017, hasilpengendalianevaluasiuntukpercepatanpencapaiankinerjasasaranperangkatdaerah, peningkatankinerja tata kelolapemerintahan dan pelayananpublikuntukmemberikangambaransecaraumumjenisaktifitas / kegiatansertapelayananpublik yang akandilaksanakan di KecamatanMerakurakkhususnyadalammendukung program kerja dan pencapaianvisi dan misidariKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilihselama 5 (lima) tahunkedepan.

SecaraumumRenstrainidiharapkandapatmenjawabduahalmendasar, yaitu :

a.  Arahpelayanan yang akandikembangkan dan hendakdicapaidalam lima tahunkedepan;

b.  Langkah-langkahstrategis yang perludilakukan agar tujuan yang telahditetapkantercapai;

SelainituRenstra juga merupakan salah satudokumen yang menjadidasarpengukurankinerjaataspelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akandievaluasisetiapakhirtahun yang dituangkandalamLaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP).

 

1.2.  Landasan Hukum

            Landasan Hukum PenyusunanRenstraKecamatanMerakurakTahun 2021-2026 adalahsebagaiberikut :

1.        Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2.        Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3.              Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik;

4.              PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2005 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 6 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5.              PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaanKeuangan Daerah;

6.              PeraturanPemerintahNomor 13 Tahun 2019 tentangLaporan dan EvaluasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah;

7.              PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;

8.              PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan;

9.              PeraturanPemerintahNomor 3 Tahun 2007 tentangLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepadaPemerintah, LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan InformasiLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

10.           PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman, EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah;

11.           PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

12.           PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangOrganisasiPerangkat Daerah;

13.           Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;

14.           Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanadiubahterakhirdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15.           Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Dan RencanaKerjaPemerintah Daerah;

16.          Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

17.          Peraturan Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiJawa Timur Tahun 2011-2031;

18.          Peraturan Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun 2005-2025;

19.          Peraturan  Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

20.          Peraturan  DaerahKabupatenTubanNomor17Tahun  2020tentangRencana Tata Ruang Wilayah KabupatenTubanTahun 2020 -2040;

21.          Peraturan  DaerahKabupatenTubanNomor18Tahun 2021tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenTubanTahun 2021-2026;

22.          Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban  Nomor 24  Tahun  2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;

23.          Peraturan Daerah KabupatenTubanNomor 11Tahun 2021tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah;

24.          PeraturanBupatiTubanNomor69Tahun 2016 tentangUraianTugas, Fungsi danTata KerjaKecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban;

 

1.3    Maksud dan Tujuan

1.3.1      Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Merakurak, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.3.2      Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Merakurak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

 

1.4.   Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra OPD Kecamatan MerakurakKabupaten Merakurak Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I.     PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangakat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangakat Daerah, keterkaitan Renstra Perangakat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2        Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan perangakat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangakat daerah.

 

1.3        Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangakat Daerah

1.4        Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangakat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangakt daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangakat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1       Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah dutujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2       Sumber Daya Perangakat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3       Kinerja Pelayanan Perangakat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut standar pelayanan minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4       Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangakat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III.   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1       Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

 

3.2       Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3       Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4       Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5       Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1.    Gambaran pelayanan PD;

2.    Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/kabupaten/kota;

3.   Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

4.   Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

5.   Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

 

BAB IV.   TUJUAN DAN SASARAN

4.1       Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V.    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini  dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI.   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

BAB VIII  PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

 

2.1    Tugas,Fungsidan StrukturOrganisasiPerangkat Daerah

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016  tanggal 27 Oktober 2016.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1.           Camat;

2.           Sekretariat  Kecamatan;

3.           Seksi Pemerintahan.

4.           Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

5.           Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

6.           Seksi Kesejahteraan Masyarakat;  dan

7.           Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

(1)          Kecamatan  merupakan  Perangkat  Daerah  sebagai  pelaksana  teknis  kewilayahan  yang  mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.

(2)          Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A.

(3)          Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4)          Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas : 

a.     Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b.     Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c.     Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d.     Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

e.     Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f.      Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g.     Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

h.    Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i.      Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

j.      Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

k.     Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l.      Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan

m.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(5)          Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(6)         Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

 

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

 

 

StrukturOrganisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Merakurak adalah sebagai berikut :

 

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN

KABUPATEN TUBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Sumber Daya PerangkatDaerah

Sumberdaya yang dimiliki di KecamatanMerakurakdalammenjalankantugas dan fungsinyameliputisemuasumberdaya yang ada di Kantor Kecamatanserta19 Desameliputisumberdayamanusia, sarana dan prasaranapenunjangoperasional (asset/modal). Secararincisumberdayatersebutdapatdijelaskansebagaiberikut :

2.2.1.     JumlahPegawai

Jumlah pegawai  Kecamatan Merakuraksampai dengan Oktober 2021 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang.  Rincian jumlah pegawai Kecamatan Merakurak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

a.  JumlahPegawaiberdasarkan Status Kepegawaian

No

Status Kepegawaian

Jumlah Orang

1

Pegawai Negeri Sipil Daerah

18

2

Tenaga Honorer (K1)

0

3

Tenaga Honorertidakmasuk( K1)

0

4

Tenaga Sukwan (K2)

0

5

Tenaga Sukwan (tidakmasuk K2)

4

 

Jumlah

22

 

 

b.  JumlahPegawaiberdasarkan Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

Prosentase

1

PascaSarjana

-

0 %

2

Sarjana

7

40 %

3

Sarjana Muda

-

0 %

3

SLTA

10

55 %

4

SLTP

1

5 %

5

SD

0

0 %

 

Jumlah

18

100%

 

 

c.  JumlahPegawaiberdasarkanPangkat dan Golongan

No

Pangkat

Golongan

Jumlah (Orang)

1

Pembina  Tk.1

IV/b

1

2

Pembina

IV/a

-

3

Penata Tingkat I

III/d

3

4

Penata

III/c

0

5

Penata Muda Tingkat I

III/b

1

6

Penata Muda

III/a

3

7

Pengatur Tingkat I

II/d

8

8

Pengatur

II/c

1

9

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

-

10

Pengatur Muda

II/a

-

11

Juru Tingkat I

I/d

1

 12

Juru

I/c

-

13

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

14

Juru Muda

I/a

-

 

Jumlah

 

18

 

d.  JumlahPegawaiberdasarkanJenisJabatan

No

JenisJabatan

Jumlah (Orang)

%

1

Struktural

5

-

2

Fungsional

0

-

 

Jumlah

5

-

 

e.  JumlahPegawaiberdasarkanJenisKelamin

No

JenisKelamin

Jumlah (Orang)

%

1

Laki-Laki

18

100 %

2

Perempuan

0

0 %

 

Jumlah

18

100 %

 

f.   FormasiKaryawanKecamatanMerakurakKabupatenTuban

No

Unit Kerja

Jumlah

Golongan

I

II

III

IV

1

KecamatanMerakurak

13

1

4

7

1

2

Desa Bogorejo

1

-

1

 

-

3

Desa Tahulu

1

 

1

 

 

4

Desa TuwiriKulon

1

 

1

 

 

5

Desa Sendanghaji

1

 

1

 

-

6

DesaSumber

1

 

1

 

-

 

Jumlah

18

1

9

7

1

 

 

 

 

2.2.2.     Perlengkapan

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di KecamatanMerakuraksampaiakhirtahun2021 adalahsebagaiberikut :

·      Gedung kantor                       :1  unit

·      Rumah dinas Camat              : 0 unit

·      Pendopo                                 : 0 unit

·      Panti PKK                              :0 unit

·      Mushola                                 : 1 buah

·      Kendaraan roda 4 (empat)      : 1 buah

· Kendaraan roda 2 (dua)         : 9 buah

· Mesin ketik                            :0 buah

· Personal Computer ( PC )       : 4 unit

· Laptop                                    :8 buah( 4 APBD, 2 dari CSR )

· Meja kerja                              : 7 buah

· Kursi kerja                             : 22 buah

· Meja rapat                              : 7 buah

· KursiRapat                             :54 buah

· Pesawat telepon                      : 1 buah

· Pesawat HT                            : 0 buah

· Felling Cabinet                      : 0 buah

· Lemari                                    : 15 buah

· Telpon fax                              : 1 buah

· Meja podium                          : buah

· BangkuTunggu                      :3 buah

· Kamera                                   :1 buah (dari CSR)

· Televisi                                   :3 buah (1 bantuandariphkke

3 dan 2 dari CSR)

2.3   Kinerja PelayananPerangkatDaerah

2.3.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kecamatan Merakuraktercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1.        MeningkatnyaPelayananPerizinan di Kecamatan;

2.        TerselenggaranyaUrusanPemerintahanUmum yang Efektif;

3.        TerwujudnyaPembinaan dan PengawasanPemerintahanDesa;

4.        MeningkatnyaKetentraman dan KetertibanUmum;

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Merakurak menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 5 (Lima) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel   2.3   berikut ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.2.     Kinerja PelayananPublikKepada Masyarakat

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh  penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  16  Tahun  2014  tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa pelayanan kepada masyarakat  oleh  aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas  yang  diharapkan.  Dan  untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan,melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat.Kecamatan Merakurak sebagai penyelenggarapelayananpublikmemilikikewajibanuntukmemberikanlayanan  yang berkualitas, bersih, dan transparan.  Oleh karenanyaperluupayauntukterusmeningkatkanpelayanansehinggasesuaidenganharapanmasyarakatsebagaipenggunalayanan.

Kondisi tempat pelayanan didapatkan dari hasil observasi langsung di tempat Pelayanan Publik Kecamatan MerakurakKabupaten Tuban, dan hasilnya disajikan pada tabel berikut ini:

 

Kondisi Tempat Pelayanan di Kecamatan Merakurak

 

No

Fasilitas

Kondisi

1

LoketKhususPelayanan

Ada, Kondisinyabaik

2

Ruang tunggu

Ada, Kondisinyabaik

3

Kapasitasruangtunggu

15 orang

4

Pendinginruangan (AC/kipasangin)

Ada, Kondisinyacukup

5

Pengerassuara

Tidakada

6

Sistemnomorantrian

Tidak Ada

7

TV di ruangtunggu

Ada

8

Pengumuman/informasitentangprosedurpengurusanlayanan(SOP)

Ada

9

Pengumuman/informasitentang PERSYARATAN pengurusanlayanan

Ada

10

Pengumuman/informasitentang BIAYA pengurusanlayanan

Ada

11

Pengumuman/informasitentang LAMA WAKTU PENYELESAIAN pengurusanlayanan

Ada

12

Kotak pengaduan/saran

Ada, kondisinyabaik

13

Tempat parker

Ada, kondisinyacukup

14

Toilet untukpenggunalayanan

Ada

15

Jenis toilet untukpenggunalayanan

 

 

a. Toilet laki-laki

Ada

 

b. Toilet perempuan

Ada

16

Fasilitas toilet

 

 

a. Kloset duduk

Ada, kondisinyacukup

 

b. Tempat air

Ada, kondisinyabaik

 

c. Gayung

Ada, kondisinyabaik

 

d. Kran

Ada, kondisinyabaik

 

e. Tempatsampah

Ada, kondisinyabaik

 

f. Urinial

Ada, kondisinyacukup

 

g. Wastafel

Ada, kondisinyacukup

 

h. Cermin

Ada, kondisinyacukup

 

i. Penanda toilet

Ada, kondisinyabaik

17

Ruang khususmerokok

Ada

 

a. Tempat duduk

Ada

 

b. Meja

Ada

 

c. Alat penghisapudara/sirkulasiudara

Tidak Ada