LAMPI   

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2022

 

 

RENCANA KERJA KECAMATAN MERAKURAK

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1     LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu Tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Merakurak Tahun 2022 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merakurak Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2022. Program dan Kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pagu Indikatif dan Sumber Dana.

Renja Perangkat Daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

 

Dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan Rencana Kerja bersinergi dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena pada dasarnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rangkuman dari Renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

1.2     LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah  Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan               Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1  Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban    Tahun 2005–2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022;

 

1.3     MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1  Maksud

1.     Memberikan informasi pencapaian hasil Tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

2.     Menjabarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Rencana Kerja.

1.3.2   Tujuan

1.     Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022;

2.     Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;

3.     Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah  yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

 

1.4     SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Kecamatan Merakurak Tahun 2022 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguan Daerah, Tata Cara  Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

 

 

BAB I  PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1     Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2     Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Surat Keputusan Perangkat Daerah.

1.3     Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.4     Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 

2.4 Review terhadap rancangan Awal  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1     Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3   Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

 

BAB V PENUTUP

 

 

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 

2.1     EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun lalu pada Kantor Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun lalu sampai Tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini. Turunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1.   Belanja Tidak Langsung

No

URAIAN BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

%

I

Pendapatan Asli Daerah

1.   Pendapatan Rstribusi Daerah

2.   Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

889.894

 

851.100

 

38.794

438.050

 

374.100

 

63.950

 

(49,23)

 

(43,95)

 

(370,03)

II

BELANJA

1.   Belanja Tidak Langsung

1.1  Pegawai

 

2.   Belanja Langsung

2.780.634.883

 

2.113.509.860

2.113.509.860

 

667.125.023

2.387.153.536

 

1.828.612.711

1.828.612.711

 

558.540.825

(85,85)

 

(86,52)

(86,52)

 

(83,72)

 

1.   Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2020 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing Program dan Kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut :


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2021

 

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan

Indikator Knerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s / d    2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020

Tingkat Realisasi (%)

 

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

 

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.09.4.09.03.09

Program Peningkatan Kinerja Administarasi Perkantoran

Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

90

80

80

80

100

90

250

200

4.09.4.09.03.09.01

Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran

5

5

6

6

100

5

16

320

4.09.4.09.03.09.02

Penyediaan Peralatan Perkantoran

Jumlah Peralatan Perkantoran

6

5

5

5

100

6

11

180

4.09.4.09.03.09.03

Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran

7

3

6

6

100

7

16

228

4.09.4.09.03.09.04

 

 

 

Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Diadakan

7

7

6

6

100

7

20

280

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan

Indikator Knerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s / d    2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

4.09.4.09.03.09.05

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti

9

10

10

10

100

9

29

187

4.09.4.09.03.10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan (%)

100

80

80

80

100

100

250

250

4.09.4.09.03.10.01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan

0

31

31

31

100

0

62

0

4.09.4.09.03.10.03

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Kompentensi

29

30

29

29

100

29

88

300

4.09.4.09.03.11

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai AKIP OPD

BB

BB

BB

BB

B

BB

BB

BB

4.09.4.09.03.11.01

 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

9

6

6

6

100

9

21

230

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan

Indikator Knerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s/d    2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun          ( % )

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

4.09.4.09.03.11.02

Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan

9

9

9

9

100

9

27

300

4.09.4.09.03.49

Program Pembinaan Kemasyarakatan

Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)

100

100

100

100

100

100

300

300

4.09.4.09.03.49.01

Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan

Jumlah  monitoring dan evaluasi yang terlaksana

48

48

48

48

100

48

144

300

4.09.4.09.03.49.02

Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Jumlah  monitoring dan evaluasi yang terlaksana

12

38

12

12

100

12

62

500

4.09.4.09.03.49.02

Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID 19

Jumlah koordinasi yang dilakukan

19

-

-

-

-

19

19

100

4.09.4.09.03.27

 

 

 

 

 

 

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa

Persentase Desa memiliki BUMDes (%)

100

100

100

100

100

100

300

300

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan

Indikator Knerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s / d    2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

4.09.4.09.03.27.08

Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa

19

19

19

19

100

19

133

700

4.09.4.09.03.28

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa

Persentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)

100

80

80

80

100

100

250

312

4.09.4.09.03.28.01

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah asistensi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa

19

24

24

24

100

19

143

752

4.09.4.09.03.28.02

Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Danna Desa

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan alokasi dana desa

 

 

 

 

 

 

 

19

19

19

19

100

19

133

700

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan

Indikator Knerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun s / d    2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10= (5+7+9)

11=(10/4)

4.09.4.09.03.31

Program Peningkatan Kualitas Perijinan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perijinan di kecamatan (PATEN)

85

100

85

85

100

85

85

100

4.09.4.09.03.31.04

Operasional Pelaksanaan Perijinan di tingkat Kecamatan

Jumlah jenis perijinan di Kecamatan

2

1

3

3

100

2

2

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program peningkatan kinerja administrasi perkantoran cukup baik yaitu sebesar 88,63% (Delapan puluh  delapan koma enam puluh tiga persen) dan untuk realisasi Program Pembinaan Kemasyarakatan mencapai 82,45% (Delapan puluh dua koma empat puluh lima persen). Sedang realisasi atau serapan anggaran pada program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah cukup baik yaitu mencapai 87,60% (Delapan puluh tujuh koma enam puluh persen) dengan titik serapan tertinggi ada pada kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 96,94% (Sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat persen). Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 66,73% (Enam puluh enam koma tujuh puluh tiga persen), Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa sebesar 67,76% (Enam puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen), Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa sangat baik dengan titik realisasi sebesar 92,44% (sembilan puluh dua koma empat puluh empat persen), Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sebesar 70,87% (tujuh puluh koma delapan puluh tujuh persen). Sedangkan untuk capaian kinerja/ output yang dihasilkan dari masing-masing program bisa dilihat ditabel atas.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan progam :

-      Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan :

1.   Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good govermance dengan cara SOP.

2.  Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

3.  Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan Pelayanan Publik.

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan publik melalui indeks kepuasan masyarakat Tahun 2020 di Kecamatan Merakurak yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai.

2. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga kurang optimal.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar.

2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.

-         Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan  Desa, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa, Program Pembinaan Kemasyarakatan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain :

1. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

3. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pembentukan BUMDes.

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang Pelayanan Publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 di Kecamatan Merakurak yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

2. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam Penyelenggara dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

3. Terbatasnya pengetahuan perangkat desa dalam menggali potensi desa yang dimiliki dalam pembentukan BUMDes.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1.Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

2. Pemanfaatan sumber daya manuasi yang optimal dalam pemberian pelayanan masyarakat.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dari tingkat kecamatan maupun stakholder terkait dalam upaya penggalian potensi desa sesuai sumber daya yang dimiliki.

4.Dilakukan pendampingan dengan intensif dalam pembentukan BUMDes pada masing-masing desa.

-        Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Aparatur, Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program tersebut antara lain:

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan good governance dengan cara Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.

3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai.

4. Tertibnya administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan sesuai waktu yang ditetapkan.

Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 di Kecamatan Merakurak yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian diantaranya :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.

2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang standar yang sesuai.

3. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan sihingga kurang optimal.

4. Terbatasnya akuntabilitas kinerja  kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain :

1.Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah.

2.Pendanaan penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai yang sesuai.

3.Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan dalam pemberian pelayanan.

4.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja  Kecamatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara umum upaya pencapaian sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan rata-rata realisasi fisik dapat mencapai 100% (Seratus persen) atau bahkan lebih, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau maksimal sebesar 85,85% (Delapan puluh lima koma delapan puluh lima persen), Sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi  berlangsung secara efisien.

Sedangkan efisiensi pada Kegiatan Pelayanan Perijinan disebabkan adanya ketidaksinkronan aturan dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga tidak terdapat realisasi penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan output kegiatan tersebut. Namun demikian fungsi pelayanan lainnya yang berupa sosialisasi ataupun konsultasi warga tetap terlaksana dengan baik.

Kemudian efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada sebagian besar kegiatan lainnya secara umum disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan juga pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

 

2.2     ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel  2.2. :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Merakurak

Kabupaten Tuban

No

indikator

SPM / Standart nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

(1)

(2)

(3)

(4)