LAPORAN

KINERJA  INSTANSI PEMERINTAH

 ( L  K j I P )

TAHUN 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KECAMATAN MERAKURAK

KABUPATEN TUBAN

Jl. Merakurak No. 88 Telp. (0356) 711679 Tuban

 

 

 



KATA PENGANTAR

 

 

Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Merakurak tahun 2021 sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan  Program / Kegiatan  APBD 2021 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil Pengukuran Kinerja tahun 2021 serta Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Merakurak serta dapat diketahui apakah program / kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Merakurak).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Merakurak dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Merakurak Tahun 2021 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Merakurak di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan visi – misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Merakurak Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamin.

 

 

Merakurak,        Januari  2022

 

CAMAT MERAKURAK

 

 

Drs. MUHAMMAD MUSTAKIM

Pembina

NIP. 19750505 199412 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF

 

 

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua Instansi Pemerintah, termasuk Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasar Peraturan Daerah  Kabupaten  Tuban  Nomor  14  Tahun 2016  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas  Pokok  Perangkat Daerah Kabupaten Tuban dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban, Kecamatan Merakurak dipimpin oleh Camat Merakurak, terdiri 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 7 Kepala Seksi / Kasubbag dan 13 Staf termasuk sekdes PNS yang ada di Desa, Sampai dengan akhir Desember 2021. Jumlah 4 orang Non PNS.

Visi Kabupaten Tuban sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban  2016-2021 adalah “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2021 Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban melaksanakan 6 (Enam) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran  sebesar 2.905.046.607,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Rupiah). Seluruh program / kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2021 untuk mencapai 3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2021 berjumlah Rp 2.905.046.607,00 terealisasi Rp. 2.425.818.364,00 dengan penyerapan sebesar 83,50%.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Merakurak lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  ISI

 

                                                                                                                                    Hal

KATA PENGANTAR......................................................................................   i

IKHTISAR EKSEKUTIF................................................................................ iii

DAFTAR ISI .................................................................................................   v

BAB I      PENDAHULUAN........................................................................... 1

               A.    Latar Belakang...................................................................... 1

               B.    Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi............................... 3

C.     Isu Strategis.......................................................................... 14

D.    Sistematika Laporan Kinerja.................................................. 15

BAB II     PERENCANAAN  KINERJA............................................................ 16

               A.    Indikator Kinerja Utama (IKU)............................................... 16

               B.    Perjanjian Kinerja................................................................. 17

BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 19

A.     Capaian Kinerja Organisasi .................................................. 19

B.     Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis........................................ 22

C.     Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran........................ 29

BAB IV    PENUTUP..................................................................................... 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR  TABEL

 

Tabel  1.1

Data PNSD dilingkungan Kecamatan Tuban Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun  2017 - 2018

I  -  4

Tabel  1.2

Data PNSD dilingkungan Kecamatan Tuban Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan  Tahun  2017 - 2018

I  -  4

Tabel  1.3

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Tuban 2018

I  -  5

Tabel  1.4

Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Tuban 2018

I  -  6

Tabel  2.5

Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tuban

II  -  15

Tabel  2.6

Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tuban

II  -  20

Tabel  2.7

Indikator  Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tuban

II  -  22

Tabel  2.8

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2018

II  -  24

Tabel  3.9

Pencapaian Indikator Sasaran

III  -  28

Tabel  3.10

Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi  Kinerja Sasaran 1 tahun 2018

III  -  28

Tabel  3.11

Analisis Pencapaian Sasaran IKU : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tuban Tahun 2017-2018

III  -  29

Tabel  3.12

Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi  Kinerja Sasaran 2 tahun 2018

III  -  32

Tabel  3.13

Analisis Pencapaian Sasaran IKU : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2018

III  -  33

Tabel  3.14

Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi  Kinerja Sasaran 3  tahun 2018

III  -  36

Tabel  3.15

Analisis Pencapaian Sasaran IKU : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangakt Daerah (Kecamatan)Tahun 2017-2018

III  -  37

Tabel  3.16

Perkembangan Pendapatan Kecamatan Tuban   tahun 2017 - 2018

III  -  41

Tabel  3.17

Perkembangan Belanja Kecamatan Tuban   tahun 2017 - 2018

III  -  43

Tabel  3.18

Rincian Target dan Realisasi Belanja Kecamatan Tuban tahun Anggaran  2018

III  -  43

Tabel  3.19

Perkembangan APBD Kecamatan Tuban   tahun 2017 - 2018

III  -  44

 

DAFTAR  GAMBAR

 

Gambar 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

II  -  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.           Latar Belakang

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Kecamatan Merakurak menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan Penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah (Kecamatan Merakurak) dalam mencapai Sasaran Strategis Instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Merakurak dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Merakurak;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Merakurak pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Merakurak antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian LKjIP Kec Merakurak Kab.Tuban. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4.   Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8.   Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

9.   Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

10.   Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12.  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( DPA-SKPD) Tahun 2021 Kecamatan Merakurak;

13.  Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2021 Kecamatan Merakurak;

                                                                 

B.           Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.   Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Merakurak

Kecamatan Merakurak adalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban terletak pada bagian tengah Kecamatan Merakurak memiliki jarak orbitasi dari pusat kabupaten + 10 Km dan + 113 Km dari pusat Pemerintahan Provinsi. Secara Geografis Kecamatan Merakurak dengan luas wilayah 103,77 km2. Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Merakurak adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara       : Kecamatan Jenu

Sebelah Timur      : Kecamatan Tuban dan Semanding

Sebelah Selatan    : Kecamatan Montong

Sebelah Barat       : Kecamatan Kerek

 

TABEL 1

LUAS WILAYAH KECAMATAN MERAKURAK

No

Desa

LUAS  ( km2)

1.     

Kapu

12.85

2.     

Tegalrejo

7.96

3.     

Tahulu

8.15

4.     

Mandirejo

2.64

5.     

Bogorejo

2.49

6.     

Sumberjo

1.49

7.     

Sendanghaji

1.09

8.     

Sambonggede

2.05

9.     

Sumber

1.35

10.  

Tuwiri Wetan

7.89

11.  

Tuwiri Kulon

4.07

12.  

Borehbangle

1.62

13.  

Senori

7.65

14.  

Sembung

2.54

15.  

Pongpongan

7.45

16.  

Temandang

11.61

17.  

Tlogowaru

3.47

18.  

Tobo

8.45

19.  

Sugihan

8.95

                  JUMLAH

103.77

 Sumber Data : Kecamatan Merakurak dalam angka Tahun 2020

 

2.  Gambaran Umum Demografi

Penduduk Kecamatan Merakurak berjumlah 62.182 jiwa, terdiri dari Laki - Laki 31.074 jiwa dan Perempuan 31.108 jiwa yang tersebar pada 19 (sembilan belas) desa yang ada.

 

TABEL 2

POPULASI PENDUDUK KECAMATAN MERAKURAK

MENURUT DESA

No

D E S A

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH

 

LAKI-LAKI

 

PEREMPUAN

1.     

Kapu

1.664

1.649

3.313

2.     

Tegalrejo

3.165

3.199

6.364

3.     

Tahulu

2.265

2.314

4.579

4.     

Mandirejo

2.420

2.447

4.867

5.     

Bogorejo

1.343

1.361

2.704

6.     

Sumberjo

1.468

1.419

2.887

7.     

Sendanghaji

712

735

1.447

8.     

Sambonggede

2.303

2.229

4.532

9.     

Sumber

756

694

1.450

10.  

Tuwiri Wetan

2.648

2.655

5.303

11.  

Tuwiri Kulon

1.230

1.212

2.442

12.  

Borehbangle

863

904

1.767

13.  

Senori

1.793

1.759

3.552

14.  

Sembungrejo

1.060

1.104

2.164

15.  

Pongpongan

2.297

2.290

4.587

16.  

Temandang

1.836

1.837

3.673

17.  

Tlogowaru

1.150

1.130

2.280

18.  

Tobo

766

762

1.528

19.  

Sugihan

1.335

1.408

2.743

JUMLAH

31.074

31.108

62.182

Sumber Data : Kecamatan Merakurak dalam angka Tahun 2020

 

 

Tabel 3

Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) di Kecamatan Merakurak

Tahun 2020

No

D  e  s  a

Jumlah Kepala Keluarga ( KK )

Keterangan

1.     

Kapu

956

 

2.     

Tegalrejo

1.864

 

3.     

Tahulu

1.325

 

4.     

Mandirejo

1.391

 

5.     

Bogorejo

783

 

6.     

Sumberjo

845

 

7.     

Sendanghaji

416

 

8.     

Sambonggede

1.383

 

9.     

Sumber

426

 

10.  

Tuwiri Wetan

1.542

 

11.  

Tuwiri Kulon

759

 

12.  

Borehbangle

564

 

13.  

Senori

1.104

 

14.  

Sembungrejo

697

 

15.  

Pongpongan

1.404

 

16.  

Temandang

1.181

 

17.  

Tlogowaru

725

 

18.  

Tobo

441

 

19.  

Sugihan

837

 

 

Jumlah

18.643

 

Sumber Data : Kecamatan Merakurak dalam angka Tahun 2020

 

Populasi penduduk tersebut dapat dirinci sesuai komposisi menurut agama yang dianut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

 

TABEL 4

KOMPOSISI PENDUDUK KECAMATAN MERAKURAK

MENURUT AGAMA

No

A G A M A

JUMLAH

PERSENTASE

1.

Islam

62.076

 

2.

Kristen Protestan

79

 

3.

Katholik

20

 

4.

Hindu

-

 

5.

Budha

4

 

J U M L A H

62.179

 

  Sumber Data : Kecamatan Merakurak dalam angka Tahun 2020


3. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Merakurak

Organisasi Kecamatan Merakurak berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 69 tahun 2016, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Tuban. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Merakurak dapat kami digambarkan sebagai berikut :

 

BAGAN ORGANISASI                                     PERATURAN BUPATI KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN MERAKURAK                                       NOMOR             : 69 Tahun 2016

KABUPATEN TUBAN                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                              

Text Box: SEKSI KESEJAHTERAAN


BAMBANG BEKTI, SE
 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana pada Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 69 Tahun 2016 disebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh  tugas, yakni :

a.     Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum

b.     Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat;

c.     Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d.     Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e.     Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f.      Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g.     Membina dan mengawasi penyelenggaraan Kegiatan Desa dan / atau kelurahan;

h.    Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksakanan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan;

i.   Melaksakanan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

j.   Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik;

k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l.   Pelaksanaan pelaporan /pertanggung jawaban kepada bupati;dan

m.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kantor Camat Merakurak Kabupaten Tuban mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Kabupaten di wilayahnya. Kantor Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat sebagai Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala-Kepala Seksi, yaitu :

Sekretaris Camat, mempunyai fungsi :

a.         Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;

b.        Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab kecamatan;

c.         Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;

d.        Pelaksanaan tugas-tugas ketatalaksanaan dan keprotokolan;

e.         Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan;

f.           Pengelolaan administrasi kepegawaian;

g.        Penyelenggaraan administrasi keuangan;

h.        Pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;

i.          Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;

j.             Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab kecamatan;

k.        Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l.             Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada camat; dan

m.      Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.   Sekretariat Kecamatan, membawahi dan mengkoordinasikan :

a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan tata usaha dan kearsipan;

2.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga;

3.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;

4.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;

5.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;

6.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab kecamatan;

7.)   Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

8.)   Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris Kecamatan; dan

9.)   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.  Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;

2.)   Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi recana kegiatan jangka pendek, menengah danpanjang;

3.)   Penyiapan dan penyediaan pelaksanaan koordinasi, singkronisasi program kegiatan dan pelaporan;

4.)   Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;

5.)   Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan tugas-tugas ketata laksanaan;

6.)   Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;

7.)   Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;

8.)   Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

9.)   Pelaksanaan laporan/pertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan; dan

10.)   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2.   Seksi  Pemerintahan, mempunyai fungsi :

a.     penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang pemerintahan;

b.     penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi di bidang pemerintahan;

c.      penyediaan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan;

d.     penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e.      penyediaan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

f.       penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g.     penyediaan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h.     penyediaan bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

i.       penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa;

j.       penyediaan bahan  koordinasi pelaksanaan tugas – tugas pembantuan pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU);

k.     pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

l.       pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan

m.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi :

a.     penyediaan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

b.     penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja pemberdayaan masyarakat;

c.      penyediaan bahan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d.     penyediaan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;

e.      pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

f.pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan

g.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.   Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai fungsi :

a.     penyediaan bahan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

b.     penyediaan bahan koordinasi dengan pemuka agama/tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

c.      penyediaan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d.     penyediaan bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e.      penyediaan bahan laporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

f.       pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

g.     pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan

h.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.   Seksi Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai fungsi :

a.     penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi bantuan sosial / keagamaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olah raga serta peranan wanita;

b.     penyediaan bahan  koordinasi pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

c.      penyediaan bahan  laporan bidang kesejahteraan masyarakat;

d.     pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

e.      pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan

f.       pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.   Seksi Pelayanan Umum, Mempunyai Fungsi

a.     penyediaan bahan  koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di bidang pelayanan umum dan perizinan;

b.     penyediaan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;

c.      penyediaan bahan sosialisasi perizinan;

d.     pelaksanaan evaluasi pelayanan umum kepada masyarakat;

e.      penyediaan bahan  laporan pelaksanaan pelayanan umum;

f.       pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

g.     pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan

h.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Merakurak

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Camat Merakurak dibantu dan didukung oleh Perangkat Kecamatan Struktur Organisasi Kantor Camat Merakurak yang berpedoman kepada Peraturan Daerah  Nomor 69 Tahun 2016. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Camat Merakurak memiliki personil sebanyak 14 (empat belas) orang PNS, dilihat pada tabel berikut ini:

 

TABEL 5

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PNS KECAMATAN MERAKURAK

 

NO

NAMA

PANGKAT / GOL. RUANG TMT

JABATAN

1

BREDDY ARIANTO M, AP

Pembina Tk. I ( IV/b )

Camat

2

SUMARTAJA, S.Sos. MM

Pembina ( IV/ a )

Sekcam

3

WASIDAN, SH

Penata Tk. I ( III/d )

Kasi Pemerintahan

4

BAMBANG BEKTI PRASETIA, SE

Penata Tk. I ( III/d )

Kasi Kesra

5

M. ZUHDI, SH

Penata Tk. I ( III/d )

Kasi Pelayanan Umum

6

BOWODIYUDO, SH

Penata Muda ( III/a )

Kasubbag Umum

7

NOVAN WILACAHYA, S.Sos

Penata Muda (III/a)

Staf

8

DWI WARIYANTO

Pengatur Tk I (II/d)

Staf

9

WAKID

Pengatur Tk I (II/d)

Staf

10

RIYANTO

Pengatur Tk I (II/d)

Staf